Lewati ke konten
Iklan
Iklan header
Iklan
Iklan kiri
Iklan
Iklan kanan

Menari di Atas Tali Bisnis dan Hukum: Bekal “Tameng” bagi Nakhoda BUMD

Bagikan
kpk - infotainmentnews

JAKARTA, infotainmentnews – Menakhodai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ibarat menari di atas tali yang membentang di antara dua tebing curam: tuntutan profitabilitas bisnis dan ketatnya koridor hukum. Di satu sisi, jajaran direksi dituntut lincah, inovatif, dan cepat dalam mengambil peluang pasar agar perusahaan daerah tak jalan di tempat. Namun di sisi lain, setiap rupiah yang dikelola bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan—uang publik yang pertanggungjawabannya diawasi ketat oleh hukum.

Sedikit saja langkah tergelincir karena keputusan yang terburu-buru atau menyimpang dari prosedur, bayang-bayang jerat tindak pidana korupsi siap menanti. Menyadari tingginya risiko tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan membekali jajaran direksi, komisaris, hingga dewan pengawas BUMD DKI Jakarta melalui Directorship Program. Fokus utamanya jelas: memperkuat penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan meluruskan pemahaman soal Business Judgment Rule (BJR).

Baca Juga: Menanti Kejutan Baru Huawei: Sub-Brand Osta dan Eksperimen Layar Lebar O1 Pro

Dalam dunia korporasi, direksi memang diberikan ruang kemandirian untuk mengelola perusahaan. Namun, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengingatkan agar otonomi tersebut tidak disalahartikan sebagai cek kosong untuk bertindak sesuka hati.

Iklan
Iklan dalam artikel

“Direksi memang diberikan kemandirian mengelola perusahaan. Namun, kemandirian tersebut bukan berarti dapat didasarkan pada keinginan pribadi,” tegas Tanak dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Menurut Tanak, setiap kebijakan strategis wajib berpijak pada anggaran dasar perusahaan, aturan internal, serta regulasi yang berlaku. Di sinilah prinsip Business Judgment Rule (BJR) memainkan peran krusial sebagai “tameng” hukum bagi para pengambil keputusan. Secara sederhana, BJR melindungi direksi dari tuntutan hukum apabila keputusan bisnis yang diambil berujung kerugian, asalkan prosesnya dilakukan secara profesional dan sesuai aturan.

Namun, Tanak memberi garis bawah tebal bahwa BJR bukanlah surat kebal hukum (impunity). Perlindungan ini hanya berlaku jika keputusan diambil dengan penuh kehati-hatian, berlandaskan itikad baik, dan bersih dari benturan kepentingan. “BJR melindungi hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sepanjang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, itikad baik, dan bebas dari benturan kepentingan,” ujarnya.

Jika syarat-syarat tersebut dilanggar, tameng BJR otomatis gugur. Direksi justru bisa terjerat risiko tindakan ultra vires, yakni kebijakan yang melampaui batas kewenangan yang diberikan perusahaan.

Sebagai gambaran nyata, bayangkan sebuah bank daerah yang mengucurkan fasilitas kredit tanpa melalui prosedur analisis risiko dan tanpa persetujuan pihak berwenang di internal perusahaan. Jika kebijakan serampangan itu menimbulkan kerugian dan memenuhi unsur pidana, baik direksi maupun komisaris yang terlibat tidak bisa bersembunyi di balik dalih risiko bisnis. Masing-masing dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai porsi perannya.

Oleh karena itu, penerapan lima pilar utama GCG—transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran—tidak boleh berhenti sebatas tumpukan dokumen administratif demi menggugurkan kewajiban. GCG harus menjadi napas dalam setiap rapat pengambilan keputusan sehari-hari, lengkap dengan kajian risiko yang matang, dokumentasi yang rapi, serta pengawasan internal yang tajam.

Karakteristik BUMD memang unik. Perusahaan pelat merah ini memikul peran ganda: mengejar keuntungan komersial sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik. Kondisi ini menuntut kesamaan frekuensi di antara seluruh jajaran pimpinan agar tidak terjadi salah langkah di lapangan.

Kepala Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menyambut positif langkah penguatan tata kelola bersama lembaga antirasuah ini. Baginya, menyamakan kacamata antara pengelola dan pengawas adalah kunci utama agar roda bisnis berputar dengan aman.

“Kita ingin memastikan jajaran direksi, komisaris, dan dewan pengawas memiliki persepsi yang sama dalam mengambil keputusan bisnis secara profesional,” kata Syaefuloh.

Pada akhirnya, membangun budaya antikorupsi di tubuh perusahaan daerah sangat bergantung pada integritas para pemimpinnya. Tantangan terbesar bagi para nakhoda BUMD bukan sekadar mencetak laba tinggi di akhir tahun buku, melainkan memastikan setiap kebijakan yang diambil bersih, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan tata kelola yang kokoh, BUMD tidak hanya selamat dari badai persoalan hukum, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Iklan
Iklan setelah artikel

Tinggalkan komentar